Infologi.id, TULANG BAWANG BARAT – Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMKN 1 Tulang Bawang Tengah (TBT) tahun anggaran 2024-2025 kini mencuat ke publik. Ketua Umum DPP Pematank, Suadi Romli, secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.
Desakan ini muncul setelah ditemukannya ketimpangan luar biasa antara laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOAP dengan kondisi fisik sekolah yang sangat memprihatinkan.
Berdasarkan pantauan dan data yang dihimpun, kondisi fisik SMKN 1 TBT saat ini sangat jauh dari kata layak bagi sebuah institusi pendidikan. Plafon ruang kelas tampak jebol di berbagai sudut, atap yang bocor saat hujan, hingga cat dinding yang sudah usang dan mengelupas. Tak hanya itu, dinding-dinding kelas yang seharusnya bersih justru dipenuhi coretan, mencerminkan tidak adanya perawatan berkala.
“Sangat tidak masuk akal. Laporan menunjukkan ada anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang mencapai lebih dari Rp600 juta dalam dua tahun terakhir. Tapi lihat sekolahnya, plafon jebol dan atap bocor masih jadi pemandangan sehari-hari. Dikemanakan uang sebanyak itu?” ujar Suadi Romli dengan nada geram, Senin 04/04/2026.
Suadi Romli memaparkan bahwa pos Administrasi Kegiatan Sekolah menjadi salah satu titik yang paling mencurigakan. Dalam catatan laporan tahap 2 tahun 2024, anggaran administrasi melonjak drastis menjadi Rp430.338.000, dan tetap bertahan di angka tinggi pada tahun 2025.
Selain administrasi, komponen Pembayaran Honor juga menyerap anggaran yang sangat besar, mencapai total hampir Rp1 miliar selama periode tersebut.
“Kami melihat ada dugaan skema penggelembungan dana (mark-up) yang sistematis. Anggaran untuk perpustakaan juga aneh, sempat nol rupiah di awal 2024, tapi tiba-tiba melonjak menjadi Rp177 juta di akhir 2025. Ini pola yang sering digunakan untuk menutupi selisih anggaran,” lanjutnya.
Melihat kondisi sekolah yang kontras dengan serapan anggaran, DPP Pematank meminta Inspektorat dan APH (Kejaksaan/Kepolisian) untuk tidak tinggal diam. Suadi Romli menekankan bahwa transparansi anggaran pendidikan adalah harga mati karena menyangkut hak siswa untuk belajar di fasilitas yang layak.
“Kami meminta APH segera memanggil Kepala SMKN 1 TBT dan melakukan audit menyeluruh. Jangan biarkan dana yang seharusnya untuk memajukan pendidikan justru terindikasi menjadi ‘bancakan’ oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika ditemukan bukti kuat, seret ke ranah hukum,” tegas Romli.
Hingga berita ini dimuat, pihak SMKN 1 Tulang Bawang Tengah sedang dimintai konfirmasi terkait kondisi fisik sekolah maupun rincian penggunaan dana BOSP yang menjadi sorotan oleh masyarakat tersebut. (*/Red)
