Infologi.id, BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi melantik enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (4/5/2026).
Salah satu posisi paling krusial yang kini resmi memiliki pimpinan definitif adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, yang kini dipercayakan kepada Mirza Irawan Dwi Atmaja.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026. Dalam sambutannya, Marindo menegaskan bahwa proses rotasi dan pengisian jabatan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pengisian jabatan ini didasarkan pada sistem merit melalui evaluasi kinerja dan seleksi terbuka. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan posisi strategis diisi oleh figur yang tepat, kompeten, dan memiliki integritas tinggi,” tegas Marindo.
Penunjukan Mirza Irawan sebagai Kepala BPKAD definitif menjadi sorotan utama. Sebelumnya, posisi ini cukup lama diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dengan adanya pejabat definitif, diharapkan stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan serta aset daerah di Provinsi Lampung dapat semakin diperkuat.
Mirza sendiri bukanlah orang baru dalam urusan anggaran. Ia memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat berpengalaman, termasuk pernah menjabat sebagai:
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Tulang Bawang Barat.
Selain posisi Kepala BPKAD, terdapat lima pejabat lainnya yang turut diambil sumpah jabatannya untuk memimpin berbagai dinas dan biro:
1. Bani Ispriyanto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
2. Liza Derni sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
3. Desti Arisandi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
4. Tony Ferdinansyah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
5. Asrul Tristianto sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. (*)
