Infologi.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung belum memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meski aktivitas Gunung Anak Krakatau fluktuatif dan paparan abu vulkanik meluas. Skema WFH baru akan dipertimbangkan jika terjadi erupsi susulan yang memperburuk kualitas udara.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan jam kerja ASN tetap berjalan normal dengan penyesuaian teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bila diperlukan.
“Kami tidak secara resmi mendeklarasikan WFH karena masih menunggu rilis status siaga dari BMKG, PVMBG, dan BNPB,” kata Marindo dalam konferensi pers di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).
Marindo memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap beroperasi penuh. Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian teknis untuk memantau situasi di lapangan.
Meski keselamatan ASN menjadi prioritas utama, skema WFH nantinya tidak akan menghentikan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengambilan keputusan akan menyelaraskan instruksi pemerintah pusat dan dinamika kondisi lingkungan.
“Jika erupsi kembali terjadi dan berdampak parah pada kualitas udara, WFH akan kami pertimbangkan sesuai arahan pusat. Namun, itu hanya penyesuaian mekanisme kerja ASN, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan,” tegasnya.
Untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat, Pemprov Lampung menyiagakan Posko Pusdalops BPBD selama 24 jam penuh sebagai pusat data dan informasi terverifikasi terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau. (*/Red)
