Infologi.id, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan Obligasi dan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Hal tersebut ditegaskan Gubernur dalam acara Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada Pemerintah Daerah se-Sumbagsel yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).
Gubernur Mirza menyatakan bahwa tantangan pembangunan ke depan menuntut keberanian daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan baru, tidak hanya mengandalkan anggaran konvensional.
“Ketika berbicara tentang masa depan pembangunan, kita harus lebih berani berpikir maju, mandiri, dan inovatif. Diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan tersebut,” ujar Mirza.
Menurutnya, Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera, bahkan menjadi yang terbaik di sektor primer. Namun, capaian positif ini belum sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Sumber pendapatan Lampung sejauh ini masih bertumpu pada sektor klasik seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi daerah. Sementara itu, tuntutan pelayanan publik terus melonjak demi melayani sekitar 9,5 juta penduduk.
Soroti Capital Outflow dan Hilirisasi
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) lokal. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah ekonomi dari komoditas unggulan Lampung justru lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.
Ia mencontohkan komoditas gabah dan kopi Lampung yang selama ini mayoritas dikirim ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah (raw material), kemudian kembali ke Lampung sebagai produk jadi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi, sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan warga lokal. Kita harus dorong hilirisasi agar nilai tambah ekonominya tetap berputar di daerah,” tegasnya.
Fenomena ini, lanjut Mirza, kurang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana kekayaan alam seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat setempat. Oleh karena itu, skema obligasi dan sukuk daerah dinilai menjadi solusi produktif agar pemda bisa terlibat langsung dalam proyek strategis, bukan sekadar menjadi penonton atau pemberi izin lahan.
Gubernur optimistis, jika kolaborasi antara pemerintah pusat, OJK, pelaku pasar keuangan, dan akademisi berjalan solid, Lampung siap menjadi salah satu daerah percontohan (role model) penerbitan obligasi daerah di Indonesia.
OJK Dukung Penuh Sumbagsel Jadi Pelopor
Sinyal positif juga datang dari otoritas pasar modal. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah konkret bagi wilayah Sumbagsel (Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung) untuk mulai mengimplementasikan skema pembiayaan ini secara kolektif.
“Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius kami sebagai alternatif pembiayaan pembangunan,” kata Arifin.
Arifin secara khusus melirik potensi besar Lampung, salah satunya aktivitas logistik di Pelabuhan Panjang yang mencatatkan nilai transaksi ekspor-impor hingga triliunan rupiah, termasuk sebagai penopang ekspor kopi nasional. Sektor-sektor produktif seperti inilah yang berpotensi besar untuk dibiayai lewat obligasi daerah.
“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” jelasnya.
Ia berkaca pada kesuksesan negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura yang berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui keterlibatan langsung masyarakat lewat instrumen obligasi.
“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Arifin.(*)
