Infologi.id, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) sebagai solusi alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah awal ini dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Gubernur Lampung pada Senin (8/6/2026). Rapat strategis tersebut melibatkan jajaran perangkat daerah, perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.
Marindo Kurniawan menegaskan bahwa inovasi pembiayaan sangat diperlukan karena kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, sementara kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan.
“Creative financing ini merupakan salah satu solusi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Kehadiran Bank Indonesia, OJK, dan DJPb memberikan penguatan yang sangat berarti untuk menjembatani keterbatasan fiskal yang kita hadapi,” ujar Marindo.
Melalui skema kolaboratif ini, Pemprov Lampung akan mendorong pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif. Di antaranya melalui investasi swasta, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan lembaga pembangunan, instrumen pasar keuangan, hingga pembiayaan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Adapun sejumlah sektor strategis yang menjadi fokus pembiayaan ini meliputi ketahanan pangan, konektivitas dan logistik, energi baru terbarukan, hilirisasi industri, kawasan investasi, lingkungan hidup, pariwisata, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui implementasi creative financing, Pemprov Lampung berharap dapat mempersempit kesenjangan pembiayaan (financing gap), meningkatkan nilai investasi, membuka lapangan kerja baru, serta mewujudkan visi Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (*)
