Infologi.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya ketersediaan data statistik yang utuh dan presisi dalam menghadapi pesatnya dinamika ekonomi digital serta perkembangan UMKM di daerah. Data yang akurat dinilai menjadi kunci utama agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan mampu melindungi pelaku usaha lokal.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, pada acara Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).
Ganjar mengungkapkan, di tengah pesatnya perkembangan e-commerce dan modernisasi UMKM berbasis teknologi, potret data ekonomi yang riil sangat dibutuhkan sebagai pedoman arah pembangunan.
“Sensus Ekonomi ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha. Data yang akurat menjadi key determination agar intervensi kebijakan yang dirancang pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran serta mampu melindungi pelaku usaha lokal,” ujar Ganjar membacakan sambutan Gubernur.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin 10 tahunan, melainkan instrumen vital untuk merancang masa depan ekonomi Lampung agar lebih inklusif, adaptif terhadap arus digitalisasi, dan berdaya saing tinggi.
Membangun Kepercayaan Publik dan Sinergi Lintas Sektor
Keberhasilan pendataan ekonomi digital dan pelaku usaha ini tidak hanya bergantung pada metodologi BPS, melainkan pada tingkat kepercayaan publik (public trust) dan partisipasi aktif masyarakat.
Untuk itu, BPS Provinsi Lampung mengukuhkan 18 tokoh dan perwakilan lembaga sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) berdasarkan Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026. Langkah ini melengkapi Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang diwakili oleh H. Darussalam, S.H., M.H.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Riswan Prasetyo, menjelaskan bahwa tantangan utama petugas di lapangan saat ini adalah meyakinkan para pelaku usaha agar mau memberikan data secara akurat dan apa adanya tanpa rasa khawatir.
“Kehadiran para tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di desa seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sangat strategis untuk mengedukasi masyarakat bahwa data sensus dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang,” jelas Riswan.
Riswan berharap keterlibatan para tokoh masyarakat dapat membuka pintu kepercayaan para pelaku usaha, sehingga data ekonomi Provinsi Lampung yang dihasilkan benar-benar valid dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. (*/Red)
