Infologi.id, METRO – Sikap tertutup dan terkesan menghindar terus ditunjukkan oleh pihak manajemen SMA Negeri 1 Metro terkait aroma dugaan markup Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 pada pos belanja berlangganan daya dan jasa sebesar Rp.326 juta yang terdapat selisih ratusan juta rupiah.
Kepala Sekolah, Ibnu Budi Cahya, yang sebelumnya menyatakan akan memberikan penjelasan bantahan tertulis dengan rincian penggunaan dana melalui bendahara sekolah pada Senin atau Selasa kemarin, terbukti hanya isapan jempol belaka.
Baca Juga : Aroma Dugaan Penyimpangan BOSP 2025 SMAN 1 Metro Mencuat, Anggaran Daya dan Jasa Ratusan Juta
Hingga berita ini kembali diterbitkan, pihak sekolah justru bungkam saat dikonfirmasi kembali. Sikap tidak responsif sang kepala sekolah ini semakin memperkuat spekulasi publik dan sejumlah lembaga. Salah satunya Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lampung, Lucky Nurhidayat.
“Sikap tersebut justru memperkuat adanya rahasia besar yang terindikasi ingin ditutupi Kepala Sekolah dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang jadi pertanyaan,”ujarnya Rabu, 10/06/2026.
Sebelumnya pada Sabtu 06/06/2026, saat dikonfirmasi soal tudingan tersebut. Ibnu berdalih baru menjabat sejak April 2026 sehingga tidak mengetahui detail penggunaan anggaran tahun 2025 dengan Kepsek M.Khalid yang kini menjabat sebagai Pimpinan di SMAN 3 Metro.
Ibnu yang sebelumnya menjabat Kepsek SMAN 3 Metro, sempat pasang badan dengan menyebut angka ratusan juta untuk bayar listrik dan internet di SMAN 1 Metro tersebut sebagai hal yang “wajar” karena sekolah menggunakan fasilitas Air Conditioner (AC).
Sayangnya, ketika dikejar mengenai data teknis seperti jumlah unit AC, kapasitas Paard Kracht (PK), durasi pemakaian, hingga kapasitas bandwidth internet (Mbps) yang digunakan sehingga disebut wajar?
Ibnu justru tidak mampu menjawab. Ia kemudian berdalih dan berjanji akan mengutus bendahara sekolah untuk mengirimkan surat klarifikasi resmi pada Senin atau Selasa, tanggal 8-9 Juni 2026.
Namun, saat hari yang dijanjikan tiba. Ruang komunikasi yang dibuka oleh jurnalis justru tidak direspons. Konfirmasi lanjutan yang dikirimkan guna mendapatkan hak jawab dan keberimbangan informasi, diabaikan begitu saja oleh Ibnu Budi Cahya.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM KAKI Lampung juga menyayangkan sikap defensif pihak sekolah. Penggunaan dana publik seperti BOSP seharusnya dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mutlak, bukan justru dihadapi dengan aksi bungkam.
“Jika memang penggunaan anggaran itu logis dan sesuai peruntukan, mengapa harus menghindar? Alasan sebagai pejabat baru tidak bisa dijadikan tameng untuk lepas tangan, karena administrasi sekolah itu berkelanjutan,” tambah Ketua LSM KAKI Lampung.
Dengan bungkamnya pihak SMAN 1 Metro, dugaan selisih anggaran jumbo sekitar Rp 221 juta dari estimasi kebutuhan riil di lapangan kini murni menjadi bola liar. Dugaan adanya praktik markup (penggelembungan harga) atau laporan belanja fiktif kian menguat.
Publik kini menanti tindakan Inspektorat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Sikap abai yang dipertontonkan pihak sekolah dinilai berpotensi merusak citra dunia pendidikan Lampung di bawah kepemimpinan Kadisdikbud yang saat ini tengah gencar membangun integritas. (Eri/Red)
