Bandar Lampung, Infologi.id – Proyek pengadaan dan layanan internet CCTV “Seribu Wajah” milik Pemerintah Kota Bandar Lampung kini tengah berada di bawah mikroskop publik. Aliansi lintas lembaga yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), MALAPETAKA, dan FORMALIN baru saja menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkot, pada Rabu (11/2/2026).
Aksi itu bukan sekedar turun ke jalan akan tetapi sorotan soal adanya selisih fakta lapangan temuan investigatif dengan laporan administratif yang mengindikasikan adanya “lubang hitam” dalam anggaran Diskominfo Kota Bandar Lampung TA 2025.
Koordinator aksi, Anggi Barozi, mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi internal, ditemukan dugaan penggelembungan anggaran (mark up) serta potensi laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.
“Hasil penelusuran kami menunjukkan hanya ada sekitar 48 titik CCTV yang aktif pada 2025. Namun, dalam anggaran jasa layanan internet, tercantum biaya untuk 100 unit senilai Rp600 juta dan 75 unit senilai Rp375 juta. Ini tidak sinkron,” kata Anggi dalam orasinya.
Aliansi memaparkan sejumlah item anggaran di Diskominfo Bandar Lampung yang dianggap mencurigakan, antara lain: Pengadaan CCTV & Kelengkapan: Rp910 juta dan Rp175 juta. Layanan Internet Bandwidth CCTV: Total akumulasi mencapai Rp1,27 miliar (terbagi dalam beberapa paket). Layanan Internet Static IP Sekretariat: Rp300 juta. Belanja Jasa Iklan & Film: Rp727,7 juta.
Selain soal angka, kredibilitas vendor pemenang proyek juga dipertanyakan. Massa menduga adanya praktik kolusi dan nepotisme dalam penunjukan rekanan yang dianggap tidak memiliki kapasitas memadai di bidang teknologi CCTV.
Atas temuan tersebut, aliansi menyatakan empat poin sikap: Meminta Wali Kota Bandar Lampung mengevaluasi jabatan Kepala Diskominfo. Mendesak Polda dan Kejati Lampung mengusut tuntas dugaan gratifikasi dan pengondisian proyek.
Lalu meminta BPKP Provinsi Lampung melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran tersebut dan mengajak masyarakat aktif mengawal keuangan daerah.
Hingga berita ini dimuat, pihak Diskominfo Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang dilayangkan oleh massa aksi. (*/Red)
