Infologi.id — Ada pemandangan yang selalu rutin berulang setiap kali kalender akademik memasuki triwulan akhir di wilayah Apung. Di saat para orang tua murid sibuk memutar otak untuk memenuhi biaya pendidikan sang buah hati, gerombolan bus pariwisata ber-AC megah sudah terparkir rapi di halaman depan Sekolah Mencari KeuntuNgan (SMKN).
Namun, jangan bayangkan bus-bus ini sekadar membawa siswa-siswi vokasi untuk sekadar mengenal dunia kerja nyata di pabrik atau industri kreatif. Di balik jargon mulia “Penguatan Kompetensi Lulusan”, tersembunyi sebuah mesin ekonomi canggih yang bekerja dan menghasilkan cuan berkedok edukasi.
Dua pengamat jalanan, Juki (Jual Kisah) dan Tuin (Tukang Info), kembali nongkrong di warung percaturan dekat pusat pemerintahan untuk membedah anatomi bisnis yang melibatkan mata rantai dari ruang proposal penawaran perjalanan, komitmen bagi keuntungan hingga meja birokrat lantai atas.
Pagi itu, Juki melempar selembar brosur kilap promosi dan proposal penawaran study keliling industri ke atas meja warkop. Wajahnya ditekuk, gusar.
“Tuin, gue baru denger kabar. Wali murid anak-anak kelas XI SMK Apung setiap tahun diajak rapat, bukan menyerap aspirasi setuju atau tidaknya tetapi jadi ajang presentasi program keliling industri. Infonya kalau ke jakarta bayar di bawah Rp2 juta, jika ke jakarta, bandung bahkan sampai Yogyakarta bayarnya lebih dari itu per anaknya. Dalihnya Vokasi nyata ke industri di luar kota. Katanya ini kurikulum wajib pra PKL dan biar siap kerja. Siap kerja sih iya, tapi siap bikin dompet orang tua jebol!” cetus Juki geram.
Tuin menyeruput kopi manisnya dengan santai, lalu tertawa kecil. Matanya melirik tajam ke arah brosur bergambar proposal penawaran tersebut.
“Halah, lu masih kaget aja, Juk. Namanya juga SMKN Apung, Sekolah Mencari Keuntungan. Vokasi itu singkatan dari Visi Komersialisasi Aset Negara. Mana ada zaman sekarang program sekolah yang murni buat belajar tanpa ada udang di balik batu, atau lebih tepatnya… cashback di balik bus?” sindir Tuin telak.
Juki mencondongkan tubuhnya. “Nah, itu dia yang bikin gue penasaran setengah mati. Emang bener ya, isu di luaran kalau agen biro perjalanan alias event organizer tur itu pada nyetor upeti ke pihak sekolah?”
Tuin mendengus sinis. “Nyetor? Kurang tepat. Lebih tepatnya bagi-bagi hasil secara berjamaah. Nih, dengerin data valid dari intelijen kantin gue. Setiap satu kepala siswa yang ikut, agen travel komitmen ngasih cashback alias komisi resmi berkedok ‘biaya koordinasi’ berkisar antara Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per siswa!”
Juki melongo, nyaris tersedak gorengan pisang yang baru digigitnya. “Serius lu, Tuin?! Kalau satu sekolah ada 500 anak yang berangkat, dikali Rp500 ribu… wah, itu mah kepala sekolahnya bisa langsung upgrade mobil dinas jadi mobil balap F1!”
“Belum selesai, Juk! Belum selesai!” potong Tuin sambil menunjuk-nunjuk telunjuknya ke udara. “Itu baru panen di tingkat sekolah. Belum lagi kita ngitung ‘pajak restribusi’ buat para penguasa stempel di atasnya.”
Juki mengerutkan dahi. “Maksud lu, birokrasi di atas kepala sekolah juga ikut kecipratan kue haram ini?”
“Lu pikir surat rekomendasi izin pemberangkatan keliling industri itu turun dari langit turun ke bumi gara-gara kasihan sama murid yang mau belajar mesin?” Tuin terkekeh getir. “Setiap lembar surat izin keluar dari meja pejabat terkait, ada harga pas yang harus ditebus.”
Tuin mendekatkan wajahnya, membisikkan angka yang bikin bulu kuduk berdiri. “Info paling fresh dari ruang sunyi birokrasi, oknum pejabat di bidangnya menerima jatah bersih Rp50 ribu per siswa, dikali total keseluruhan siswa yang berangkat. Bayangin, Juk! Kalau digabung dari puluhan SMK se-wilayah Apung yang ngotot ngadakan tour, itu uang masuk tinggal dikali-kali, tahu-tahu rekening gendut sendiri tanpa harus capek-capek ikut macet di jalan tol.”
Juki menggelengkan kepalanya perlahan, antara muak dan takjub pada ketekunan oknum-oknum birokrat dalam merawat ladang cuan ilegal tersebut.
“Parah… bener-bener parah,” gumam Juki lirih. “Anak-anak disuruh belajar manajemen industri, tapi praktiknya langsung diajarin cara kongkalikong dan pungutan terselubung. Gurunya ngajar teori produksi, kepala sekolah dan pejabatnya praktikin teori monopoli keuntungan.”
“Makanya, Juk,” pungkas Tuin sambil merapikan topinya. “Di negeri Apung ini, jangan harapkan pendidikan gratis yang murni. Selama stempel rekomendasi bisa diuangkan dan wali murid masih bisa nyicil buat bayar piknik sebelum berangkat, selama itu pula industri cuan berlabel edukasi ini bakal terus eksis.”
Keduanya kembali terdiam, membiarkan asap rokok mengepul ke udara, menyatu dengan keluhan para orang tua di rumah yang sedang pusing tujuh keliling memikirkan beban biaya pendidikan yang bertambah demi secarik laporan “Keliling Industri” yang entah ada murni Vokasi atau cuma sarana berwisata dengan casing keliling industri.
(Eri/Red)
.
